News

Prabowo Umumkan Kebijakan Ekonomi yang Bisa Bikin Perekonomian Melejit di 2025
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan, pada kuartal pertama tahun 2025, pemerintah menyiapkan empat kebijakan strategis yakni hasil kebijakan kenaikan UMP 2024, optimalisasi penyaluran bansos pada Februari dan Maret 2025.
Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan kebijakan strategis dalam hal penyiapan paket stimulus ekonomi, serta optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan realisasi panen padi. Presiden menyampaikan bahwa terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.
Lalu pencairan THR bagi ASN dan swasta pada Maret 2025, serta stimulus pada bulan Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, (dan) stabilitas harga pangan.
“Paket stimulus ekonomi (seperti) diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP otomotif electronic vehicle (EV) dan hibdrida, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, panen padi terealisasi secara optimal,” kata Prabowo, dinukil Selasa, 18 Februari 2025.
Transformasi Ekonomi
Selain kebijakan jangka pendek, Prabowo juga menyoroti upaya transformasi ekonomi melalui beberapa kebijakan pendorong daya saing, seperti program makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, serta optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara.
“Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara (Daya Anagata Nusantara),” tuturnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, kredit investasi untuk industri padat karya, kebijakan tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), serta pembentukan bank emas.
“Kita akan bentuk bank emas jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia, jadi emas kita banyak di tambang dan mengalir ke luar negeri, kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia insyaallah kita akan resmikan tanggal 26 Februari,” ucap Presiden.
Di tingkat global, Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mempercepat keanggotaan dalam BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Uni Eropa-CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Kita juga akan menyelesaikan perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), intinya adalah semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD, yang terakhir kita juga ingin secepatkan menyelesaikan kerja sama kita Indonesia-EU CEPA,” pungkasnya. (Sumber: infobanknews.com)
Editor: Yulian Saputra

QRIS Tap Meluncur 14 Maret 2025, Bayar Tinggal Tempel HPJakarta – Bank Indonesia (BI) akan segera meluncurkan layanan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tanpa pindai atau QRIS Tap pada 14 Maret 2025. Artinya, masyarakat sebentar lagi bisa melakukan pembayaran cukup menempelkan gawai atau handphone (HP).
READMORE 3 Jurus Ampuh Merancang Keuangan SejahteraJakarta – Dalam merancang keuangan menuju fase sejahtera, setidaknya dibutuhkan 3 ‘jurus’ ampuh yang dilakukan secara bersamaan. Ketiga jurus tersebut terdiri dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan dana darurat.
READMORE Salah Kaprah! DPR Bisa Copot di Tengah Jalan Bos BI, OJK, LPS dan Lembaga Negara Lainnya, Sungguh Berbahaya! Oleh: Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Institute
MABUK kekuasaan, hingga tak punya batas lagi. Bahkan, ada yang menyebut kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kini sudah melebihi kekuasaan era Orde Baru. Di tangan DPR segalanya bisa dilakukan. Terbaru, “libido” DPR bisa mencopot di tengah jalan pejabat negara yang sudah dinyatakan lulus fit & proper test, sudah dilantik presiden, sudah disumpah Mahkamah Agung dan bahkan sudah menjabat.
READMORE Tantangan Serius Bank BUMN: Hapus Tagih Kredit Macet UMKMOleh Paul Sutaryono.
MULAI minggu kedua Januari 2025, bank BUMN wajib melakukan hapus tagih kredit macet UMKM sehingga nasabah UMKM bakal bernapas lega. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM. Sebelumnya, rencana ini sudah muncul pada era Presiden Jokowi pada November 2023. Namun, hal itu tenggelam oleh pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilu presiden pada 14 Februari 2024.
READMORE OJK Terbitkan Aturan Baru Soal Rahasia Bank, Ini IsinyaJakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 (POJK 44/2024) tentang Rahasia Bank sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk mengatur lebih lanjut mengenai Rahasia Bank dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
READMORE OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil di 2024, Ini BuktinyaJakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas jasa keuangan nasional tetap terjaga sepanjang 2024, meskipun menghadapi dinamika perekonomian global. Hal ini didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas memadai, profil risiko yang terkendali, dan sektor jasa keuangan yang konsisten.
READMORE LPS Catat Tabungan Rp1 Juta-Rp100 Juta Tumbuh 5 PersenJakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat kemampuan masyarakat untuk menabung mengalami peningkatan. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan tabungan masyarakat dengan saldo Rp1 juta-Rp 100 juta tumbuh 5 persen di Desember 2024 secara tahuan (yoy).
READMORE Obral Pengampunan “Dosa” SLIK-OJK untuk Debitur “Hitam” Jangan Sampai Membuang “Sampah” di Buku BankOleh: Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group
PARA debitur yang selama ini “mati perdata” atawa masuk daftar blacklist, kini hidup lagi. Masa lalu yang pernah menunggak kredit dan masuk daftar SLIK-OJK, bisa mendapatkan kredit perumahan. Padahal, selama ini SLIK-OJK menjadi pintu pertama bagi bank untuk memberikan kredit. Jangan sampai “obral” pengampunan “dosa” ini akan menjadi malapetaka bank di masa datang, karena kelakuan buruk debitur di masa lalu menjadikan bank sebagai “sampah” kredit macet.
READMORE CELIOS Beri Evaluasi Penurunan Suku Bunga Pinjol 2025Jakarta – Direktur Ekonomi Digital CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Nailul Huda menanggapi sejumlah poin evaluasi terkait penurunan besaran suku bunga pinjaman fintech peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman online (pinjol) per 1 Januari 2025.
READMORE Awal Tahun 2025, BI Pangkas Suku Bunga jadi 5,75 PersenJakarta – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen, dengan suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility turun 25 bps menjadi masing-masing sebesar 5,00 persen dan 6,50 persen pada Januari 2025.
READMORE Catatan HUT Ke-46 Infobank: Semoga Tidak Terjebak “Omon-omonomic” Oleh: Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto, belum genap 100 hari. Namun beberapa program sudah mulai terlihat, salah satunya program makan bergizi gratis (MBG) sudah berjalan. Namun ada pekerjaan rumah selama hampir 46 tahun perjalanan ekonomi Indonesia, yaitu soal ketimpangan, kebocoran anggaran, korupsi dan pendalaman sektor keuangan yang tak tetap menjadi soal penting yang belum terjawab.
READMORE Begini Prospek Saham Big Banks pada 2025Jakarta – Sektor keuangan, khususnya industri perbankan di tahun ini masih akan dihadapkan oleh sejumlah tantangan. Salah satunya terkait dengan suku bunga acuan The Fed maupun Bank Indonesia (BI).
READMORE BRI Ingatkan Masyarakat Hindari Instalasi APK IlegalJakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman siber yang sering kali dimulai dari pemasangan aplikasi dari sumber yang tidak resmi. Misalnya, pemasangan file APK (Android Package) dari luar Play Store resmi dapat membuka celah bagi serangan malware.
READMORE Laba Bersih BNI Tembus Rp19,81 Triliun Jelang Tutup 2024Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat kinerja keuangan yang solid hingga November 2024 dengan mencatatkan laba bersih Rp19,81 triliun. Raihan laba ini meningkat 4,03 persen year on year (yoy) dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp19,04 triliun.
READMORE Kredit BNI Tumbuh 15,6% di Kuartal III 2018BNI mencatat penyaluran kredit kuartal III-2018 sebesar Rp487,04 triliun, tumbuh 15,6 persen atau meningkat Rp65,64 triliun bila dibandingkan dengan penyaluran kredit tahun sebelumnya diperiode yang sama yakni sebesar Rp421,41 triliun.
READMORE Kaum Milenial Mendominasi Pasar ModalOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kaum milenial mulai marak masuk ke pasar modal. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang cepat dan tingginya antusias anak muda yang mulai memikirkan masa depan dengan berinvestasi.
READMORE OJK: Gagal Bayar Jiwasraya Sudah BiasaAsuransi Jiwasraya gagal bayar Rp802 miliar atas investasi yang jatuh tempo 10 Oktober 2018. Kesulitan likuiditas ini baru terungkap dari sepucuk surat yang ditujukan kepada bank-bank yang menjual produk JS Proteksi Plan dengan konsep bancassurance. Regulator melihat, tekanan likuiditas yang terjadi di Jiwasraya biasa terjadi, sehingga tak perlu dikhawatirkan.
READMORE BI Kembali Naikkan Suku Bunga 25 bps Menjadi 5,75%Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 26-27 September 2018 memutuskan menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dengan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing 5,0 persen dan 6,5 persen yang berlaku efektif hari ini 27 September 2018.
READMORE Go-Jek Datangkan Capital Inflow Pemerintah memotivasi generasi milenial untuk mendirikan perusahaan rintisan (start up) dengan daya tarik kuat bagi investor seperti dicontohkan GO-JEK di Indonesia.
READMORE