Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani akui pemangkasan anggaran APBN dan APBD 2025 sebesar Rp 306,69 triliun dilakukan salah satunya untuk membiayai makan bergizi gratis (MBG).

Sri Mulyani menyebut bahwa program unggulan Presiden Prabowo tersebut termasuk program yang memberikan dampak langsung ke masyarakat.

Aturan mengenai pemangkasan anggaran 2025 tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025. Adapun rincian pemangkasan, yakni Rp256,1 triliun efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

“Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan dibutuhkan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis,” kata Sri Mulyani dalam konferensi KSSK, dikutip, Senin, 27 Januari 2025.

Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan instruksi untuk memfokuskan anggaran agar lebih efisien dan diarahkan pada program-program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, pos anggaran yang tidak memiliki manfaat langsung kepada masyarakat akan menjadi target efisiensi. Misalnya, kegiatan seremonial, rapat, seminar, pengadaan barang, hingga perjalanan dinas. Efisiensi ini akan dialihkan untuk mendukung program-program produktif yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung industrialisasi.

“Jadi kalau pertanyaan dampak pada pertumbuhan ekonomi, ya justru ini akan memberikan, diharapkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Seperti makan bergizi gratis, apabila nanti struktur dari supply chain di pemerintah, atau lokasi masing-masing makin diperkuat,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, langkah pemangkasan dilakukan bukan karena keterbatasan penerimaan pajak. Melainkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara.

“Itu adalah fokus untuk memperbaiki quality dari spending. Kita bilang ya better spending, quality of spending itu dilakukan. Karena memang APBN tadi yang saya sampaikan, kalau akan terus menjadi instrumen yang penting, maka kualitas yang dari belanja, baik kementerian, lembaga, dan daerah itu perlu diperbaiki,” pungkasnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan melibatkan sektor keuangan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dengan begitu, memberikan peluang kepada produsen lokal, seperti petani dan UMKM, untuk mendapatkan pasar yang pasti. (Sumber: infobanknews.com)

Editor: Galih Pratama