Corporate Credit & Loan SyndicationBisnis akan semakin kompetitif dan risiko yang akan ditanggung oleh bisnis itu pun akan meningkat dengan sendirinya. Banyak aspek pada bisnis yang akan berubah mulai dari struktur bisnis hingga kepada struktur modal serta sumber permodalan. Banyak pertimbangan serta banyak aspek yang harus dipertimbangkan ketika akan memberikan dana kepada sebuah perusahaan menilai dari kondisi perekomian saat ini.
IT Risk Management in Banking Sector Based on POJK 38/POJK.03/2016 & International StandardIndustri keuangan dan perbankan merupakan sektor usaha yang selalu berhadapan dengan dengan risiko. Aktivitas dan produk yang ditawarkan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah menjadi semakin kompleks dan perlu di-manage dengan baik. Ketergantungan terhadap layanan Teknologi Informasi (TI) yang cepat dan reliable membutuhkan manajemen pengelolaan TI yang efektif dan efisien serta tidak melupakan eksposur risiko yang mungkin terjadi. Hal ini yang kemudian mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis ketentuan terkait manajemen risiko TI bagi sektor perbankan dengan diterbitkannya POJK No.38/POJK.03/2016.
CUSTOMER SATISFACTION : Teknik Analisa dan Pengukuran KepuasanKepuasan Pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Menghadapi kondisi persaingan menuntut perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Service Quality) dan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan adalah fungsi dari perbedaaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan, harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya.
BUSINESS IMPACT ANALYSISBusiness Impact Analysis (BIA) adalah komponen penting dari rencana kesinambungan bisnis organisasi mana pun. Tanpa itu, seluruh rencana bisa gagal, membahayakan kelangsungan dan kelangsungan bisnis Anda. Sebagai hasilnya, siapa pun yang terlibat dalam disiplin harus mendapatkan pengetahuan tentang Pedoman Praktik Bisnis yang Berkelanjutan untuk Business Impact Analysis. Pelatihan ini telah dikembangkan untuk para profesional kontinuitas bisnis yang diharuskan untuk melakukan BIA di organisasi mereka.
Penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sesuai POJK No.51/POJK.03/2017Dewasa ini, Keuangan Keberlanjutan menjadi topik paling krusial di kalangan pelaku industri keuangan. Seluruh penyedia jasa keuangan dituntut untuk mampu mengintrodusir konsep Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) ke dalam operasional bisnisnya. Namun banyak pihak belum memiliki pemahaman yang utuh tentang apa itu prinsip Keuangan Keberlanjutan dan dampaknya bagi kelangsungan bisnis perbankan. Belum lagi berbicara mengenai berbagai kewajiban pelaporan yang diharuskan oleh pihak otoritas, diantaranya adalah Laporan Keberlanjutan (Sustainibility Report) yang perlu disusun tidak hanya mengacu pada best practice sesuai Standar GRI, melainkan juga sesuai dengan kaidah yang ditetapkan OJK sebagaimana diatur dalam POJK 51/POJK.03/2017.
PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI ANTI PENYUAPAN BERBASIS SNI ISO 37001: 2016 - Studi Kasus Industri Keuangan dan PerbankanFraud Dan Bribery yang terjadi dalam satu dekade terakhir ini berkembang sangat cepat. Meningkatnya tindak kejahatan perbankan yang mana demikian pula dengan makin banyaknya ragam jenisnya. Semua Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank termasuk juga Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur yang berkaitan dengan bank, tidak hanya harus membuat Tim Anti Fraud, akan tetapi haruslah menyusun suatu sistem yang dapat mengendalikan serta mengurangi kejadian fraud tersebut secara signifikan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh OJK selaku Regulator.
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA-OMNIBUS LAWUndang-undang Cipta Kerja yang baru saja disetujui DPR-RI pada tanggal 5 Oktober 2020 mengundang banyak pro dan kontra di masyarakat. terdiri dari atas 15 bab dan 174 pasal. Sehingga karena memiliki ketebalan sebanyak 1.187 halaman dan mencakup banyak sector, Undang-Undang ini juga disebut sebagai UU Sapu Jagat atau OMNIBUS LAW. Di dalamnya mengatur mengenai bebagai isu ketenagakerjaan hingga isu lingkungan hidup. Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan terkait perjanjian kerja, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, outsourcing, besaran imbalan pasca kerja dan lain-lain.