Jakarta – Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perijinan perbankan syariah, OJK Deden Firman Hendarsyah mengungkapkan, kinerja sebuah bank umum syariah (BUS) bisa bagus jika melakukan praktek sharing facility atau kerjasama pemanfaatan fasilitas milik induk usahanya.

Hal ini menjawab kekhawatiran industri, karena selama ini kinerja UUS bisa lebih baik ketimbang saat menjadi BUS.

Bila merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2018, pembiayaan UUS sendiri tumbuh 33,12% yoy menjadi Rp 97,13 triliun. Untuk dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 30,30% year on year menjadi Rp 95,08 triliun.

Sementara untuk BUS, pembiayaan hanya tumbuh 6,69% yoy menjadi Rp 190,58 triliun dan DPK tumbuh 14,83% yoy menjadi Rp 244,82 triliun.

“Jadi tidak perlu khawatir, Itu makanya sekarang mulai ada kebijakan sharing facility. Misalnya, boleh kok kantor cabang bank konvensional memberikan layanan syariah, namanya LSB, layanan syariah bank. Katakanlah kalo bank besar punya 100 cabang. Lalu dia bisa memanfaatkan kantor cabang induknya itu yang sudah diizinkan oleh OJK. Selain itu bisa sharing IT juga,” jelas Deden dalam Seminar Nasional “Perilaku Pasar Keuangan Syariah di Tengah Gejala Post Islamisme”, di Hotel Shangrila Jakarta, Rabu, 26 September 2018.

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 menyebutkan, UUS wajib dipisahkan (spin-off) dari bank umum konvensional (BUK) apabila nilai aset UUS telah mencapai 50% dari total nilai aset BUK induknya, atau paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau pada tahun 2023.

Saat ini kata Deden total masih ada 20 UUS, diantaranya 7 UUS bank umum swasta dan sisanya 13 itu BPD.

“Kan memang sudah amanat undang-undang dari 2008. Mungkin yang perlu kita pikirkan sekarang, kebijakannya adalah, kebijakan apa supaya nanti setelah spin off pun hasil spin off-nya itu tetep bisa berkembang,” jelasnya. (*)